BANDARLAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata kawasan pesisir terpadu untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.
Begitu kata Gubernur Mirza saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Nasional “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” di Swiss-Belhotel, Kamis 20 Agustus 2026. Persatuan Insinyur Indonesia menggelar kegiatan tersebut.
Motor Ekonomi Baru
Gubernur Mirza menyampaikan, Lampung memiliki garis pantai strategis di jalur ALKI 1 dan keindahan teluk yang menjadi modal besar pertumbuhan ekonomi. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung melaju di atas 8 persen guna menopang visi Indonesia Emas.
“Pertanyaannya bukan lagi apakah Lampung punya potensi, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana potensi itu kita ubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Mirza.
Ia memaparkan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi baru. Tahun 2025, kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung melonjak menjadi 27 juta dari 17 juta pada 2024, dengan kontribusi sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto Lampung.
Tantangan utama saat ini, kata ia, adalah rendahnya masa tinggal wisatawan.
“Strateginya ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara datang tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” tegasnya.
Dorong Realisasi Waterfront City
Terkait pengembangan pesisir Kota Bandarlampung, Mirza menyoroti rencana pembangunan Waterfront City sepanjang 27 kilometer yang telah digagas sejak belasan tahun lalu. Proyek itu kerap terhambat akibat ego sektoral dan kompleksitas tata ruang antarpemangku kepentingan.
“Penataan ini tak bisa oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” jelasnya.
Guna mewujudkan kawasan pesisir modern dan berkelanjutan, Gubernur menitipkan arahan strategis kepada para insinyur dan pemangku kebijakan:
1. Perencanaan terintegrasi bertumpu pada komitmen bersama seluruh pihak.
2. Menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan dengan memprioritaskan mitigasi isu lingkungan dan sosial.
3. Penetapan target awal yang realistis (quick wins) guna memberikan dampak langsung bagi daya tarik pariwisata dan masyarakat lokal.
4. Kesiapan menyeluruh proyek investasi mulai tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, hingga skema pembiayaan. Beralih dari gagasan (project idea) menjadi proyek siap tawar (project ready to offer).
Gubernur berharap Persatuan Insinyur Indonesia Wilayah Lampung terus berkontribusi dalam merumuskan pembaruan rencana tata ruang pesisir yang aplikatif.
Pemkot Siap Kolaborasi
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana menyatakan, siap penuh mendukung penataan garis pantai kota. Dia menyebut Bandarlampung memiliki 4 kecamatan di wilayah pesisir serta aset potensial seluas 1,5 hektare yang siap ditata secara profesional.
“Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandarlampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandarlampung,” kata Eva.
Eva menambahkan, Pemerintah Kota (Pemkot) saat ini menggenjot pembenahan infrastruktur dasar di kawasan pesisir, seperti drainase, akses jalan, dan air bersih. Selain itu juga menyiapkan ekosistem pendukung pariwisata berupa penguatan UMKM dan kesiapan hotel berbintang. (Pemprov Lampung)
